Opini Pakar
Akses layanan HIV di Indonesia menjadi semakin mudah. Saat ini, orang dapat mengakses tes dan pengobatan HIV di berbagai tingkat fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas atau layanan kesehatan primer lainnya. Komunitas terkait juga semakin banyak menggunakan pendekatan terintegrasi seperti program eliminasi tiga penyakit: HIV, sifilis, dan hepatitis B, notifikasi pasangan, dan Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) pada layanan-layanan tertentu.
Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan kebijakan ramah-klien, seperti pemberian obat ARV untuk 3 bulan. Bahkan di sejumlah wilayah, obat ARV diantarkan langsung ke rumah pasien. Fleksibilitas ini sangat membantu meningkatkan kepatuhan dan retensi dalam layanan HIV.
Akan tetapi, tenaga kesehatan di lapangan masih terus menghadapi tantangan kritis: logistik. Rantai suplai, baik untuk obat-obatan maupun reagen, masih belum berjalan mulus.
Di sejumlah fasilitas kesehatan, dilaporkan terjadi kekosongan obat ARV lini-2 seperti Aluvia (lopinavir/ritonavir). Obat lini-1 seperti lamivudin dan dolutegravir tersedia di dalam jejaring fasilitas kesehatan, namun hanya tersedia dalam jumlah terbatas yang terkadang hanya cukup untuk pemberian 1 bulan, bukan 3 bulan seperti kebijakan yang berlaku. Reagen untuk tes viral load, yang penting dalam monitoring keberhasilan pengobatan, seringkali tidak tersedia. Di beberapa klinik, stok obat TB juga terbatas, yang mengakibatkan pasien TB-HIV berisiko tinggi menghadapi interupsi pengobatan.
Peningkatan kualitas layanan HIV harus didukung oleh sistem logistik yang kuat. Tanpa adanya suplai obat dan reagen yang terjamin dan berkesinambungan, kemajuan dalam perluasan akses layanan HIV dapat terhambat. Kita berharap agar hambatan logistic yang ada dapat segera teratasi.
Samsuridjal Djauzi
Tautan berita terkait: https://yayasanabhipraya.com/2026/07/29/pendanaan-asing-bagi-program-hiv-di-negara-negara-berkembang-turun/
